Pembangunan Ibu Kota Negara baru, IKN Nusantara, kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah terus mendorong agar proses relokasi ASN ke IKN dimulai tahun ini sebagai bagian dari langkah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Namun di tengah laju pembangunan itu, muncul insiden kebakaran di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN yang menimbulkan keprihatinan.
Kebakaran ini memaksa pemindahan pekerja dan memicu audit keamanan proyek. Otorita IKN menyebut bahwa api berhasil dipadamkan tanpa menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, publik mempertanyakan kesiapan sistem keamanan dan standar keselamatan pada proyek sejuta umat ini. Terdapat kekhawatiran bahwa sketsa besar IKN bisa terhambat oleh persoalan teknis dan administratif di lapangan.
Tak hanya itu, persoalan tambang ilegal di sekitar kawasan IKN juga menjadi faktor pemicu kerusakan lingkungan dan risiko operasional. Penindakan terhadap praktik tambang ilegal menjadi fokus aparat.
Dalam aspek ekonomi, kota penyangga seperti Balikpapan menunjukkan gejala kontradiktif antara deflasi dan inflasi di wilayah sekitar IKN, yang memicu perhatian terhadap stabilitas harga lokal dan daya beli masyarakat.
Secara keseluruhan, ambisi IKN sebagai simbol masa depan negara menghadapi ujian nyata: apakah aspek keamanan, kelestarian lingkungan, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi antar pihak bisa berjalan selaras? Keberhasilan IKN tidak hanya ditentukan pembangunan fisik, tetapi juga manajemen risiko dan tata kelola yang transparan.